Minggu, 27 November 2016

Presiden Jokowi Tak Akan Evaluasi Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah

JAKARTA, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengevaluasi partai politik pendukung pemerintah. Hal tersebut disampaikan Jokowi menanggapi terbelahnya parpol pendukung pemerintah dalam pilkada.

Misalnya di Pilkada DKI Jakarta, parpol pendukung pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura berkoalisi mengusung Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
Jokowi dan Surya Paloh. (Foto: kompas.com)
Sementara PKB, PAN, dan PPP bergabung dengan Partai Demokrat yang selama ini menyatakan sebagai kekuatan penyeimbang, mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Namun Jokowi menilai perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk mengevaluasi koalisi di tingkat pusat.

"Enggak ada (evaluasi)," kata Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 November 2016.

Saat meladeni pertanyaan wartawan, Jokowi didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya baru saja sarapan di teras Istana.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah lebih dulu mengundang Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto makan siang di Istana.

Jokowi mengatakan bahwa mereka diundang dalam waktu yang tidak bersamaan. Jokowi juga sudah menghadiri acara yang digelar PKB, PAN dan PPP. Dari pertemuan itu, Jokowi memastikan bahwa semuanya tetap solid mendukung pemerintahan dan tak perlu evaluasi.

"Kita kan sudah bertemu semuanya, ada yang bertemu tertutup ada yang terbuka. Enggak ada (evaluasi)," kata Presiden Jokowi. Sebelumnya, usai makan siang dengan Jokowi pada Senin kemarin, Megawati sempat menyinggung soal PKB, PAN dan PPP yang tidak kompak dalam mengusung calon di Pilkada DKI.

Ia mengatakan, parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Kalla seharusnya bisa memperkuat pemerintahan dengan mengusung calon yang sama dalam Pilkada.

"Pada waktu-waktu yang lalu saya sebetulnya juga sudah mengatakan kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, mestinya juga di dalam Pilkada-Pilkada yang ada juga bersama," kata Megawati.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengakui bahwa hubungan koalisi parpol pendukung pemerintah sempat merenggang setelah penetapan calon di Pilkada DKI. Tanpa menjelaskan secara spesifik, Basarah menyebut ada situasi yang membuat hubungan parpol pendukung pemerintah menjadi rumit.

Harapannya, dengan konsolidasi yang dilakukan Jokowi dibantu Megawati, hubungan parpol pendukung pemerintah bisa kembali seperti semula.

"Beliau (Megawati) meminta jangan sampai pilihan koalisi yang berbeda dalam Pilkada merusak sendi hubungan dalam skala nasional. Pilkada DKI kan hanya level Provinsi, sementara koalisi yang dibangun pemerintah skala nasional. Ada kepentingan nasional yang lebih besar," ucap Basarah.
(Sumber: kompas.com)

0 komentar:

Poskan Komentar